SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDI KAN DALAM MASA
DARURAT PENYEBARAN CORONA MRUS DI!SEA!SE (COVID-
19)
Yth.
1.
Gubernur;
2. Bupati/Walikota, di seluruh Indonesia.
Berkenaan dengan penyebaran Coronnrirus Disease (CoVid- 19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.
Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:
1.
Ujian Nasional (UN) :
a.
UN Tahun 2020 dibatalkan,
termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan ;
b.
Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020
maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang
pendidikan yang lebih tinggi;
c. Dengan
dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A,
program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak
jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa,
tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas
maupun kelulusan;
b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan
kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid- 19;
c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari
Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk
mempertimbangkan kesenjangan akses / fasilitas belajar di rumah;
d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah
diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan
memberi skor/ nilai kuantitatif.
3. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk
tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan
sebelum terbitnya surat edaran ini;
b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio
nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan /
atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong
aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum
secara menyeluria h;
d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian
Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa.
Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) kelulusan Sekolah Dasar (SD) / sederajat
ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan
kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai
tambahan nilai kelulusan;
2) kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / sederajat
dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima
semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan
sebagai tambahan nilai kelulusan; dan
3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat
ditentukan berdasarkan nilai rapor , praktik kerja lapangan, portofolio dan
nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
4. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam
bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah
dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat
dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh
sebelumnya, penugasan, tes daring, dan / atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas
dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan
mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid- 19, termasuk mencegah berkumpulnya
siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;
b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
1)
akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester
terakhir; dan/ atau
2) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah
c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang
memerlukan mekanisme PPDB daring.
6. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid- 19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand Sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Tembusan Yth:
1. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2.
Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota; dan
3.
Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.
